Terdakwa Kasus Korupsi Lahan Tol Padang – Pekanbaru Divonis Bebas

PADANG, – Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Kelas IA Padang memvonis bebas 13 orang terdakwa kasus dugaan korupsi lahan tol Padang – Pekanbaru di Taman Kehati.

Vonis bebas tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua Rinaldi Triandoko didampingi Hakim Anggota Juandra dan Hendra Joni dalam sidang putusan di Pengadil Tipikor Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, Rabu (24/8/2022).

Baca juga: Amankan Satu Orang Kurir, Satresnarkoba Polres Solok Kota Berhasil Gagalkan Penyelundupan 63 Kg Ganja

Menurut majelis hakim, para terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi ganti rugi lahan tol di Taman Kehati.

“Membebaskan terdakwa dari dakwaan penuntut umum. Membebaskan terdakwa dari tahanan kota dan memulihkan hak-hak terdakwa, martabat, dan kehormatan, ” ujar Rinaldi Triandoko.

Baca juga: Diduga Lakukan Penyalahgunaan Narkoba, 2 Warga Talang Babungo Terancam Maksimal 20 Tahun

Dalam vonisnya, dua dari 13 terdakwa yakni Jumadi dan Ricki Novaldi, seluruh hakim sepakat atau tidak berbeda pendapat (dissenting point).

Sementara, untuk 11 terdakwa lainnya, yakni Syamsuardi, Buyung Kenek, Khaidir, Sabri Yuliansyah, Raymon, Husen, Syamsul Bahri, Nazaruddin, Syafrizal, Yuliswan, dan Terdakwa Upik, salah satu hakim berbeda pendapat.

Baca juga: Ahli Hukum Tata Negara: Sudah Profesional Polisi Hentikan Kasus Arteria Dahlan

Menanggapi putusan bebas itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan pikir-pikir.

Sementara, Penasihat Hukum Jumadi dan Ricki Novaldi yakni Suharizal mengapresiasi vonis bebas majelis hakim terhadap para terdakwa.

Baca juga: Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly: Tahun 2022 Tahun Hak Cipta Dan Peluncuran POPHC

Pasalnya, menurut Suharizal, para terdakwa khususnya kliennya memang tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut.

Suharizal pun berharap putusan bebas itu bisa menjadi spirit bagi penyelenggara pengadaan tanah jalan tol Padang – Pekanbaru.

Baca juga: Pratama Persadha: Hari Kelahiran Pancasila 22, UU PDP dan UU KKS Belum Juga Terlahir

Khususnya pegawai Badan Pertanahan Nasional untuk bekerja lebih maksimal karena pranata hukum melindungi mereka dalam proyek strategis nasional, ” jelas Suharizal. (**)